:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5293020/original/033622900_1753276995-bb80480f-c59e-4014-bd0f-6557f97e960c.jpg)
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota Depok menindaklanjuti arahan Pemerintah Provinsi dan Pusat pada pelayanan Posyandu. Wali Kota Depok, Supian Suri telah meresmikan Posyandu Mawar 2 Duren Seribu dengan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi.
Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok berusaha hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya kesehatan, namun Pemerintah turut memperhatikan bidang pendidikan, lingkungan, termasuk tadi rumah tidak layak huni.
“Ini adalah wujud nyata komitmen kami menindaklanjuti program pemerintah pusat dan provinsi, kini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Depok,” ujar Supian, Rabu (23/7/2025).
Posyandu enam SPM terdiri dari layanan dasar bidang pendidikan, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perumahan rakyat, sosial, dan kesehatan. Supian tidak ingin posyandu enam SPM hanya sebagai simbol, namun dapat mewujudkan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Pemerintah bukan hanya bertugas membangun infrastruktur, namun memastikan warganya bahagia. Itu bisa dimulai dari layanan dasar yang merata dan mudah diakses,” terang Supian.
Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Tenaga Kerja turut memperkenalkan aplikasi Ayo Gawe. Aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat mencari informasi lowongan kerja.
“Aplikasi yang telah diunduh dapat langsung daftar, dan warga dapat melihat perusahaan yang membuka lowongan,” jelas Supian.
Aplikasi Ayo Gawe merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik guna memudahkan warga. Terkait pemberdayaan ekonomi, posyandu memiliki potensi besar menjadi pusat pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat.
“Sekarang jumlah Posyandu di Kota Depok sudah relatif ideal. Fokus kita selanjutnya mengoptimalkan fungsi dan kualitasnya agar seluruh layanan benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” ungkap Supian.
Peningkatan Anggaran
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Ade Supriyatna, menuturkan, DPRD Kota Depok berusaha mendorong peningkatan alokasi anggaran operasional Posyandu. Anggaran yang diberikan dinilai penting untuk mendukung pemberdayaan kader Posyandu.
“Semakin berdaya masyarakat, maka beban pemerintah akan semakin ringan,” tutur Ade.
DPRD Kota Depok melihat posyandu menjadi bagian dari ujung tombak pemberdayaan masyarakat. DPRD Kota Depok berkomitmen menambah alokasi anggaran operasional Posyandu, insentif kader, dan makanan tambahan untuk balita.
“Kita akan hitung lagi kebutuhannya, kalau Rp500 ribu per bulan dikalikan 1.000-an Posyandu, ditambah operasional dan insentif kader, tentu angkanya cukup besar, namun semua itu demi warga Depok,” pungkas Ade.
… Selengkapnya