:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/763341/original/020613600_1415523007-X6.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sedang membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025. Saat ini ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan. Salah satunya Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.
Nama Soeharto tahun ini kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional. Pengajuan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional kerap memicu perdebatan.
Rekam jejaknya selama memimpin negara, dianggap sejumlah kalangan menjadi noda hitam, sehingga dinilai tidak layak sebagai pahlawan nasional. Namun sebagian besar pihak menilai Soeharto layak menjadi pahlawan nasional karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses pengusulan sejumlah tokoh menjadi pahlawan nasional berasal dari masyarakat, termasuk Presiden Soeharto.
“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ujar Mensos Saifullah Yusuf usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu malam, 20 April 2025.
Selain lintas unsur sosial, menurut politikus yang akrab disapa Gus Ipul, mekanisme pengusulan pahlawan nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan bupati, gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Gus Ipul dinukil dari situs resmi Kemensos.
Selain itu, kata politikus yang akrab disapa Gus Ipul, semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar pahlawan nasional kali ini. Semangat itu kemudian menjadi pedoman bagi anggota TP2GP yang terdiri dari staf ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional.
“Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul.
Mensos menjelaskan bahwa bila usulan tersebut diterima oleh bupati/wali kota, maka akan disampaikan kepada gubernur. Setelah itu, prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami,” kata Gus Ipul.
Jagat dunia maya dihebohkan dengan kemunculan sosok pria yang mengaku adalah anak kecil yang pernah bertanya ke Soeharto kenapa presiden cuma satu. Sosok tersebut adalah Hamli Ndigani, warga Salakan, Kepulauan Banggai yang kini bekerja sebagai juru s…
Soeharto dan Gus Dur Kembali Diusulkan
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3132160/original/088788300_1589858317-56d73136-4877-42f0-954a-2e073c16713e_169.jpeg)
… Selengkapnya
Dari 10 nama yang diusulkan, empat di antaranya merupakan usulan baru. Sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk Soeharto.
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, yakni K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Nama-nama yang telah disepakati Dewan Gelar pada 2024 akan kembali diusulkan pada 2025. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini belum ada keputusan dari Presiden terkait usulan tersebut.
“Karena belum ada catatan apa pun dari Presiden tentang usulan yang sudah dibuat oleh Menteri Sosial sebelumnya. Pastinya saya akan memberikan laporan agar pengangkatan gelar tahun ini bisa disertakan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Jadi ada dua (usulan) bila Presiden berkenan,” kata Mensos Gus Ipul.
Nama-nama yang telah disepakati Dewan Gelar pada 2024, antara lain Andi Makasau, Letjen Bambang Sugeng, Rahma El Yunusiah, Frans Seda, Letkol Muhammad Sroedji, AM Sangaji, Marsekal Rd. Soerjadi Soerjadarma, serta Sultan Muhammad Salahuddin.
Pengusulan calon pahlawan ini dibatasi sampai 11 April 2025. Setelah tahap verifikasi, dan sidang pleno TP2GP akan menyampaikan rekomendasi usulan calon Pahlawan Nasional dari Menteri Sosial kepada Presiden. Selanjutnya Presiden memilih daftar nama yang diajukan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Mensos memastikan proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 berjalan transparan dan efektif. Kemensos bersama TP2GP berkomitmen memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diajukan memiliki kontribusi besar bagi bangsa, selaras dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang dimiliki bangsa Indonesia.
Apa Salahnya Soeharto Jadi Pahlawan Nasional?
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2221181/original/021667700_1526882029-20180520-Refleksi-20-Tahun-Reformasi-dalam-Jepretan-Kamera-AFP-7.jpg)
… Selengkapnya
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah adanya usulan menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Menurut Prasetyo, wajar jika mantan-mantan presiden RI mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya.
“Kalau berkenaan dengan usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Prasetyo meminta masyarakat jangan hanya melihat kekurangan mantan-mantan presiden, namun juga prestasinya dalam memimpin negara ini. Prasetyo menyebut setiap presiden berjasa memimpin Indonesia, khususnya dalam berbagai permasalahannya.
“Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak ketahui. Jadi menurut saya tidak ada masalah,” jelasnya.
Terkait adanya penilaian bahwa Soeharto tak memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional karena kasus hukum di masa lalu, Prasetyo menilai bahwa tak ada pemimpin yang sempurna.
Dia menyampaikan bahwa pemberian gelar pahlawan untuk menghargai dan memberikan penghormatan kepada para mantan presiden.
“Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan,” ujar Prasetyo
“Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para presiden kita,” sambung Prasetyo.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan agar Presiden ke-2 Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional.
Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo saat menghadiri acara Silahturahmi Kebangsaan bersama keluarga besar Soeharto di Ruang Delegasi lantai 2, Gedung Nusantara IV MPR pada Sabtu (28/9/2024).
Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan karena beberapa hal. Di antaranya, pengabdiannya selama lebih dari tiga dekade untuk bangsa Indonesia.
Selain itu juga surat pimpinan MPR yang menjawab usulan dari Fraksi Partai Golkar mengenai telah dilaksanakan keutuhan Pasal IV Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Baca selengkapnya Soeharto Dinilai Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Ini Alasannya
Soeharto Memenuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional, tapi…
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1124410/original/080334900_1453895980-20160127-Soeharto1.jpg)
… Selengkapnya
Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Agus Suwignyo, menilai Soeharto memang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Namun, menurutnya, masyarakat belum bisa mengabaikan soal fakta sejarah dan kontroversi Soeharto di era 1965.
“Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965,” ujar Agus dilansir dari laman UGM.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, kata Agus, seseorang yang diajukan untuk mendapat gelar pahlawan nasional harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Beberapa di antaranya adalah berkontribusi secara nyata sebagai pemimpin atau pejuang, serta tidak pernah mengkhianati bangsa.
Menurut Agus, Soeharto diakui memiliki peran besar ketika memperjuangkan kemerdekaan. Sepanjang meniti karier militer, Soeharto pernah bergabung dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut Kota Yogyakarta dari cengkraman kolonial.
Kemudian pada tahun 1962, Soeharto naik menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Peran penting Soeharto di berbagai pergerakan militer membuktikan pengaruh kuat dalam kemerdekaan.
“Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan fakta sejarah. Tapi tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan,” papar Agus.
Dari sisi kontribusi pada kemerdekaan, menurut Agus, memang tidak ada masalah. Namun penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan memunculkan sudut pandang kritis, bagaimana seseorang yang pernah menjadi pemimpin dalam kejahatan hak asasi manusia dan represi kebebasan pers diberi gelar pahlawan.
Oleh karena itu, Agus menyarankan perlu adanya pengkhususan dan kategorisasi jika tetap memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto.
“Penulisan sejarah itu harus memperhatikan konteks, ya. Jadi semisal ada kategori pahlawan nasional dalam bidang tertentu, sehingga bisa diberikan gelar namun dalam konteks dan catatan,” jelasnya.
Bukan tidak mungkin seorang tokoh pergerakan juga memiliki catatan kelam semasa hidupnya yang berdampak hingga saat ini. Jika penetapan gelar diberikan konteks dalam bidang atau periode tertentu, pengakuan terhadap kontribusi dapat dilakukan tanpa mengabaikan fakta sejarah lainnya.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4953019/original/045504800_1727267556-Infografis_SQ_TAP_MPR_Terkait_Presiden_Soeharto_dan_Presiden_Abdurrahman_Wahid.jpg)
… Selengkapnya